GADOG, BOGOR — Rangkaian Rapat Kerja (RAKER) Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus (MSC) Provinsi Indonesia di Puri Asih, Gadog, berlanjut dengan lebih intens pada Sesi II (Pukul 10.30–12:35 WIB) dan Sesi III (Pukul 16.00–18:30 WIB). Dipimpin oleh Pater Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, MSC bersama Tim Tata Kelola yang beranggotakan P. Anselmas Jamlean, MSC, P. Johanis Mangkey, MSC, dan P. Steven Tandiayu, MSC, kedua sesi ini berfokus membedah fondasi operasional Provinsi melalui pembaruan sistem, kejelasan struktur jabatan, serta penyusunan Manual Pejabat yang komprehensif.

Sesi II: Urgensi Manual Pejabat dan Kejelasan Garis Pemerintahan

Dalam pemaparan Sesi II, Pater Yong bersama Tim menggarisbawahi urgensi kehadiran sebuah pedoman bagi para pejabat tarekat. Selama ini, tanpa adanya manual yang baku, pelaksanaan tugas seringkali bersandar pada kebiasaan atau ingatan personal semata. Akibatnya, batas-batas kewenangan menjadi kabur dan kontinuitas pelayanan kerap terputus tatkala terjadi pergantian kepemimpinan.

Kehadiran Manual Pejabat diposisikan sebagai instrumen vital yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta dokumentasi keputusan yang berkesinambungan. Dalam pemaparan tersebut, struktur jabatan dan kuasa pemerintahan dibagi secara ke dalam dua kategori utama:
1. Jabatan Struktural: terdiri dari potestas ordinaria propria (yang melekat pada Pemimpin Provinsi) dan potestas ordinaria vicaria (yang dipegang oleh Supda para Pemimpin Komunitas Daerah/Rumah/Formasi). Seluruh kedudukan ini tetap berada dalam garis hierarki yang jelas.
2. Jabatan Fungsional: Memegang potestas delegata yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) atau mandat khusus, meliputi posisi strategis seperti Sekretaris, Bendahara, Prokurator, Juru Arsip, hingga Ketua Komisi atau Lembaga.

Selain penataan wewenang, sesi ini juga mengumumkan langkah pembaruan organisasi yang progresif, yakni memasukkan ke dalam struktur Delegat Safeguarding (Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan) serta rencana pembentukan Tim Litbang. Menariknya, Delegat Safeguarding diusulkan untuk hadir dalam rapat DPL (Dewan Provinsi Lengkap) dan Kapitel secara ex officio, menandakan komitmen serius tarekat terhadap perlindungan kelompok rentan.

Sesi III: Rencana SOP, Masa Transisi, dan Pemisahan Rumah Induk –Provinsialat
Memasuki Sesi III sore harinya, pembahasan mengerucut pada aspek teknis operasional dan penataan kelembagaan harian yang dipandu oleh P. Yong Ohoitimur, MSC dan didampingi oleh P. Yance, MSC. Beberapa poin penting yang dihasilkan dalam sesi ini meliputi:
• Penyusunan SOP: Rencana Standar Operasional Prosedur (SOP) secara detail baru akan disusun secara resmi setelah Manual Pejabat disahkan sepenuhnya pada DPL 2027.
• Masa Transisi Kepemimpinan: Menindaklanjuti keputusan Kapitel 2023, disepakati dan ditegaskan kembali durasi masa transisi kepemimpinan guna menghindari kevakuman dan kelambanan birokrasi, yakni 6 bulan bagi Pemimpin Provinsi, 3 bulan bagi Supda, dan 1 bulan bagi penanggung jawab Komunutas Basis Misioner (KBM).

Antusiasme Ruang Sidang: Dialog Konstruktif Demi Masa Depan Provinsi
Seluruh pemaparan dalam Sesi II dan Sesi III ini tidak berhenti sebagai monolog informasi. Di setiap penghujung sesi, ruang sidang diwarnai dengan sesi diskusi, masukan, serta tanggapan yang sangat dinamis dari para peserta.
Tingginya partisipasi aktif dan kualitas tanggapan yang konstruktif dari para konfrater mencerminkan antusiasme yang luar biasa. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa para peserta memiliki kepedulian mendalam dan komitmen bersama untuk memberikan respons terbaik demi arah dan gerak pembaruan Provinsi MSC Indonesia ke depan. Dari ruang sidang yang partisipatif ini, tata kelola Provinsi digembleng bukan sekadar menjadi aturan administratif, tetapi juga buah dari rahmat persaudaraan yang menjiwai seluruh karya perutusan.* (Tim Sekretariat RAKER MSC 2026)